BeritaKemendagri

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Perkenalkan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Indonesia kepada Nigeria

12
Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud bersama delegasi Nigeria. (Dok. Bina Bangda/ Kemendagri)

MJNEWS.ID – Sebanyak 10 pejabat senior Pemerintah Negara Bagian Plateau, Nigeria, mempelajari praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Indonesia.

Pembelajaran tersebut berlangsung dalam kunjungan studi internasional ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

ADVERTISEMENT

Kunjungan bertajuk International Study Tour on Resource-Driven Management and Impact in Local Government Administration in Indonesia ini menjadi kesempatan bagi Indonesia dan Nigeria untuk saling berbagi pengalaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pelaksanaan desentralisasi, pengelolaan sumber daya publik, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, memaparkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ia menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan umum, serta urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pembagian kewenangan ini menjadi landasan dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan,” katanya.

Selain pembagian kewenangan, Indonesia juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar sesuai standar yang telah ditetapkan. SPM mencakup enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengarahkan perencanaan dan penganggaran pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Restuardy Daud juga memaparkan mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan nasional.

Lebih lanjut, aspirasi tersebut dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan pendekatan bottom-up, kemudian diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musrenbang Nasional.

“Pembangunan daerah harus menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian prioritas nasional. Karena itu, sinergi perencanaan pusat dan daerah menjadi sangat penting,” ujar Restuardy.

Keselarasan perencanaan tersebut juga diwujudkan melalui keterhubungan dokumen pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Keterpaduan RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, serta RKP dan RKPD menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk Asta Cita, Program Strategis Nasional, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Restuardy Daud juga memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform yang mengintegrasikan data, perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akuntabel.

Pertemuan berlangsung secara interaktif melalui diskusi dan pertukaran pengalaman kedua negara.

Delegasi Plateau State juga menyampaikan praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kepegawaian, tata kelola aset daerah, serta penguatan akuntabilitas publik.

Melalui pertukaran pengalaman ini, Indonesia turut berbagi pembelajaran mengenai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Restuardy Daud berharap berbagai materi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dapat menjadi referensi bagi delegasi Plateau State dalam menyusun 100-Day Action Plan dan 12-Month Reform Roadmap untuk mendorong pembaruan tata kelola pemerintahan di wilayahnya.

“Keberhasilan pembangunan bukan sekadar diukur dari besarnya belanja pemerintah, melainkan dari seberapa efektif sumber daya publik dikelola dan diterjemahkan menjadi pelayanan berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Exit mobile version