Kemendagri

Kemendagri Berharap Pemda Dapat Rumuskan Isu Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman

261
×

Kemendagri Berharap Pemda Dapat Rumuskan Isu Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebarkan artikel ini
IMG 20230629 WA0034 resize 31

Mjnews.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengaturan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan koordinasi pengaturan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), ke dalam dokumen perencanaan daerah.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat merumuskan isu dasar perumahan dan kawasan permukiman yang akan menjadi masukan dalam pengarusutamaan RP3KP ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”, ungkap Plh. Dirjen Bina Bangda, Sri Purwaningsih saat membuka rakor di Jakarta belum lama ini.

Dalam keterangan rilis yang diterima redaksi, Kamis (29/6/2023), Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk dalam urusan pemerintahan yang konkuren diselenggarakan bersama dengan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Sub urusan lainnya yang bersifat konkuren adalah urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan klasifikasi dan sertifikasi dan registrasi bidang PKP.

Sementara itu, penyelenggaraan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi, merupakan layanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemda sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Beberapa isu yang dihadapi di daerah adalah terkait penetapan capaian rumah tangga dalam menempati rumah layak huni dan terjangkau, dan masih banyak yang belum menganggarkan penerapan SPM,” katanya.

Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa, sumber data terbaru menunjukkan capaian nasional Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau saat ini adalah 60,66%, di mana target secara nasional sebesar 70% yang artinya masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024.

Untuk status Dokumen RP3KP periode 2021-2022 dari 34 provinsi, terdapat 2 provinsi yang belum menyusun dan 6 provinsi yang sudah menjadi Perda. Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pulau Papua juga membutuhkan persiapan penyusunan Dokumen RP3KP.

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

banner 120x600