Pihak lainnya yang perlu memberikan dukungan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan dukungan seperti memberikan data potensial pemilih kepada penyelenggara. Selain itu, sebagai upaya menjaga situasi politik dan keamanan tetap stabil, dirinya berharap, kepala daerah dapat memanfaatkan keberadaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS). Aparat keamanan juga penting memiliki kemampuan untuk memprediksi dan mengantisipasi sekaligus mengatasi berbagai masalah dengan cepat.
“Sehingga setiap potensi masalah konflik yang ada cepat untuk bisa diselesaikan, proaktif, jangan sampai responsif sebelum meledak,” ujarnya.
Kepala daerah juga harus dapat mampu menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Jangan sampai, karena aktivitas di tahun politik, pelayanan publik terganggu karena sibuk berkontestasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga berperan menyiapkan dukungan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024. Dirinya mengingatkan kepala daerah agar mendukung ketersediaan anggaran tersebut, terutama dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Dirinya juga meminta kepala daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada KPU maupun Bawaslu di daerah. “Ada KPUD-KPUD dan Bawaslu yang tidak memiliki kantor, tidak memiliki gudang penyimpanan. Nah ini mohon bantuan dari rekan-rekan kepala daerah,” jelasnya.
Stakeholder berikutnya yang perlu diperhatikan yakni dukungan dari masyarakat, terutama dalam berpartisipasi memberikan hak suaranya. Dia menegaskan, semakin banyak masyarakat memberikan hak suara, maka legitimasi hasil pemilu maupun pilkada akan makin kuat. Perlu pula dukungan aparat pengawas, baik dari Bawaslu maupun lembaga-lembaga masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal ini agar terbangun pemilu yang baik, jujur, dan adil.
“Dan kemudian teman-teman media, untuk memberikan pemberitaan yang baik, yang tidak provokatif, tidak melakukan hoax, black campaign, dan lain-lain,” tandasnya.
(rel)
