Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, jaminan produk halal bagi skincare akan diwajibkan pada 2026. Untuk pelaksanaannya, pihaknya selalu berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
“Skincare memang diwajibkan nanti di Tahun 2026. Ya nantinya. Tapi dari sekarang hampir semua sudah mulai. Mengapa? Karena memang terjadi peperangan di sosial media. Ada mafia skincare lah, ada apa lah, yang melibatkan saat ini BPOM. Dan memang akan kesana terus,” ujar Haikal.
“Soalnya begini, merkuri itu bukan ranah kami. Kalau ditanya halal nggak? Halal. Tapi baik nggak? Nggak baik, begitu. Contoh makanan yang halal, tapi nggak baik, singkong goreng, digoreng tiga bulan lalu, singkong basi namanya. Halal Bu, tapi nggak baik. Nah urusan baik nggak baik itu namanya BPOM. Urusan halal nggak halal namanya kami. Jadi kalau skincare mengandung merkuri halal nggak? Ya halal, tapi nggak baik. Maka itu, kami dengan BPOM selalu beriringan sejalan,” tambahnya.
Haikal juga mengutip kitab suci Al Quran surat Al Baqarah ayat 168, yang berisi perintah Allah SWT bagi orang-orangyang beriman untuk mengkonsumsi produk yang halal dan baik serta larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan.
“Jadi kekhawatiran Ibu Agita, nggak akan terjadi selama kami insyaallah berkumpul dengan keduanya. Jadi halal di kami Bu ya, tapi yang baik atau yang tidak di BPOM, membahayakan atau tidak itu di BPOM. Itulah akibatnya kami berjalan seiring dan sejalan,” pungkasnya.
(*/dpd)
