Mjnews.id – Pemerintah Kota Bukittinggi dan BPJS Kesehatan tandatangani Adendum Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dilaksanakan di hall Balai Kota, Kamis 16 Oktober 2025.
Kepala BPJS Kesehatan cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, menyampaikan penandatanganan ini merupakan wujud nyata pemerintah daerah terhadap dukungan kesehatan masyarakat Bukittinggi.
Di Sumatera Barat tidak semua pemerintah daerah sudah menjaminkan masyarakatnya dalam program Universal Health Coverage (UHC).
“Apresiasi kami kepada pemerintah Bukittinggi dalam dukungannya terhadap program JKN serta jaminan kepada masyarakat di daerah. Dengan penandatanganan adendum ini kami berharap dukungan dari pemerintah kota Bukittinggi dalam program JKN melalui pendaftaran peran masyarakat dalam program Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) Pemda di tahun ini dan tahun selanjutnya,” jelasnya.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasinya terhadap perjanjian kerjasama adendum antara pemerintah kota dengan BPJS kesehatan dalam optimalisasi program jaminan kesehatan Nasional. Selanjutnya, Bukittinggi sudah masuk dalam program UHC semenjak tahun 2023 yang lalu.
“Saat ini kita sedang menjalankan program nasional, Sehingga tidak ada keraguan-raguan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Melalui program UHC ini diharapkan masyarakat kota Bukittinggi merasa terlindungi dalam masalah kesehatan,” jelas Wako.
(aii)
