Mjnews.id – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta sedang membidik program bantuan rehabilitasi 8.000 rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Kesehatan RI guna mempercepat penurunan angka tuberkulosis (TBC) di Kota Payakumbuh.
Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus di Aula Prof. Dr. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/05/2026).
“Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kita minta 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni, karena sebagian besar kasus TBC ini berawal dari kondisi rumah yang tidak layak,” kata Wako Zulmaeta.
Ia menilai penanganan TBC tidak cukup hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan intervensi terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Karena itu, lanjut Zulmaeta, Pemko Payakumbuh mendorong program rehabilitasi rumah bagi penderita TBC yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.
“Kita ingin penderita TBC yang rumahnya tidak layak bisa mendapat bantuan rehab rumah. Ini penting agar upaya penanganan TBC berjalan maksimal,” ujarnya.
Karena, menurutnya, kategori Rumah yang Tidak Layak Huni, selain ketidak pemenuhan terhadap struktur bangunan dan kecukupan luas, juga tidak memenuhi terhadap aspek kesehatan, seperti pencahayaan, sirkulasi udara serta faktor pencemar lainnya yang mempengaruhi kesehatan penghuninya.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus mengapresiasi kehadiran kepala daerah, termasuk Zulmaeta, dalam kuliah umum tersebut.
Ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Bagaimana menjadi bangsa yang unggul kalau SDM-nya lemah. Karena itu pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai ke daerah,” katanya.
Benyamin juga meminta kepala daerah rutin turun ke lapangan untuk memastikan kecukupan gizi masyarakat serta memantau langsung kondisi kesehatan warga.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah.
“Harapan kita kepala daerah rutin melakukan kontrol ke lapangan untuk memantau kecukupan gizi masyarakat,” ujarnya.
