Ia mengatakan jika pasokan beras SPHP Bulog berlebihan maka ada dugaan dikemas kembali menjadi beras komersil, mengingat kualitasnya yang tidak jauh berbeda. Namun hal ini masih dugaan dan akan didalami oleh Ombudsman.
Di hari yang sama, Yeka melakukan sidak di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading Jakarta Utara.
Yeka mengatakan perlu adanya percepatan teknologi dalam proses pemenuhan kebutuhan beras. Salah satunya terkait proses pengepakan atau packaging.
Selain itu, perlu ada evaluasi dan perbaikan terkait dengan proses pemasukan beras impor di pelabuhan yang dirasa cukup memakan waktu.
Diketahui beras impor dari Pakistan tahun 2023, baru masuk ke Gudang Bulog di bulan Maret 2024.
Selain itu, Yeka meminta Pemerintah agar segera memberikan kepastian terkait penugasan Perum Bulog. Mengingat beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bantuan pangan hanya sampai Juni 2024.
“Pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian penugasan dari Pemerintah kepada Perum Bulog. Hal ini dapat memberikan sinyal pasti kepada pasar ketika setelah Juni 2024 tidak ada bantuan pangan sehingga pelaku usaha dapat melakukan antisipasi,” ujarnya.
Yeka mengingatkan, jangan sampai pasokan beras menurun ketika bantuan pangan dihentikan setelah Juni 2024. Hal ini akan berimbas pada kenaikan harga beras.
