Ketika kebijakan hanya bergerak setelah masalah muncul, pemerintah sebenarnya sedang menunggu konflik berikutnya terjadi. Kepala daerah tidak bisa bersembunyi di balik alasan kompleksitas sosial.
Justru kompleksitas itulah yang menuntut kepemimpinan strategis. Tanpa arah kebijakan yang jelas, setiap OPD akan bekerja secara parsial, tanpa koordinasi yang kuat. Akibatnya, masalah sosial seperti konflik SAD menjadi bola panas yang berpindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa pernah benar-benar diselesaikan.
Kritik ini bukan untuk menyalahkan satu pihak semata, tetapi untuk menuntut akuntabilitas publik. Masyarakat berhak tahu apakah pemerintah daerah memiliki peta jalan yang jelas untuk menangani konflik masyarakat adat.
Komunitas Suku Anak Dalam berhak atas kebijakan yang manusiawi
Warga desa berhak atas rasa aman dan kepastian ruang hidup. Komunitas SAD juga berhak atas kebijakan yang manusiawi dan terencana.
Jika pemerintah daerah terus mengandalkan pendekatan reaktif, maka konflik serupa akan terus muncul di lokasi lain. Ketika kebijakan tidak hadir, masyarakat akan menciptakan aturan sendiri dan aturan spontan sering kali memperbesar potensi benturan sosial.
Dharmasraya tidak kekurangan dokumen perencanaan. Yang dipertanyakan hari ini adalah keberanian kepemimpinan untuk mengubah dokumen menjadi tindakan nyata.
Apakah kepala daerah berani memimpin koordinasi lintas OPD secara serius? Apakah dinas-dinas terkait siap dievaluasi secara terbuka atas kegagalan mitigasi konflik sosial? Apakah pemerintah berani mengakui bahwa selama ini pendekatan terhadap masyarakat adat masih bersifat sporadis dan administratif?
Jika jawabannya tidak, maka konflik Tiumang hanyalah awal dari masalah yang lebih besar.
Karena konflik sosial bukan sekadar kegagalan masyarakat hidup berdampingan. Ia adalah cermin dari pemerintah yang gagal hadir sebelum krisis terjadi. Dan selama tanggung jawab kebijakan tidak diuji secara jujur, tenda-tenda terpal akan terus berdiri bukan hanya di bawah sawit, tetapi di bawah bayang-bayang kepemimpinan yang belum tuntas menjawab kebutuhan rakyatnya.
(*)
