Mjnews.id – Kabag Persidangan dan Perundangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zardi Sjahrir, didampingi Kasubag Humas dan Protokol, Idris, terima kunjungan Pansus I DPRD Kabupaten Agam untuk membahas sinkronisasi RPJPD 2025-2045.
Pertemuan ini berlangsung di ruang khusus II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa 25 Juni 2024.
Zardi mengapresiasi kedatangan Pansus I DPRD Kabupaten Agam dan menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengikuti alur yang ditetapkan oleh Kemendagri.
“Terima kasih atas kunjungan Ketua dan anggota Pansus I DPRD Kabupaten Agam untuk sinkronisasi penyusunan RPJPD 2025-2045. Kami sangat bahagia atas kunjungan ini,” ujar Zardi.
Menurut Zardi, minggu pertama Agustus 2024 adalah target untuk menyelesaikan RPJPD 2025-2045.
Ia meminta agar semua pihak dapat mensinkronisasikan RPJPD dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. “Kemendagri telah membuat alur RPJPD dan target Juli telah menetapkan RPJPD Perda ini,” katanya.
Kemendagri dapat melakukan evaluasi sebulan dan bakal calon kepala daerah dapat menjadikan acuan penetapan RPJPD 2025-2045,” jelas Zardi.
Zardi juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan uji publik dan akan mengikuti tahapan atau alur yang ditetapkan oleh Kemendagri.
“Kami pastikan mengikuti tahapan atau alur RPJPD yang ditetapkan Kemendagri,” tambahnya.
Zardi memastikan bahwa pihaknya akan memperhatikan harapan masyarakat untuk mengakomodir kearifan lokal di daerah.
“RPJPD 2025-2045 mencakup kebijakan umum wilayah, tema pembangunan Sumatera Barat, alternatif sumber pendanaan, dan pembiayaan pembangunan,” ungkapnya.
Salah seorang anggota Pansus I DPRD Kabupaten Agam menyatakan bahwa pihaknya juga akan mengikuti alur yang ditetapkan.
“Tidak elok jika Kabupaten menetapkan RPJPD sebelum penetapan RPJPD Provinsi. Semoga RPJPD 2025-2045 Kabupaten Agam berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Agam di masa yang akan datang,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun RPJPD yang komprehensif dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
(hpr)
