Mjnews.id – Anggota MPR RI/DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara harus memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Ia juga menyebut dibutuhkan sosok yang mampu mengambil keputusan bijaksana dalam menjalankan negara ini.
Lebih dalam, LaNyalla juga membedah ekonomi kerakyataan yang berkeadilan versi pendiri bangsa. Hal tersebut disampaikan LaNyalla di depan Himpunan Nelayan di Surabaya, Jawa Timur, dalam acara Serap Aspirasi MPR RI, Senin (21/4/2025).
Dijelaskannya, dalam filosofi Pancasila, rakyat selalu ditempatkan sebagai subyek bukan obyek. Oleh karena itu, semua orientasi Konstitusi Indonesia dipusatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Di sinilah kemudian para pendiri bangsa meletakkan Pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan dalam melaksanakan misi yang tertulis di dalam naskah pembukaan Konstitusi kita,” ujar Ketua DPD RI ke-5 itu.
Menurutnya, dalam Pasal 33 terdapat makna yang sangat kuat untuk menentang model liberalisasi ekonomi ala barat, dimana yang kuat yang akan menang.
“Karena itu di dalam Pasal tersebut, tertulis perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan,” kata pria yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu.
Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, arti dari usaha bersama sangat jelas, bahwa rakyat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ekonomi nasional dan menjadi bagian dari proses produksi nasional.
“Sehingga rakyat harus memiliki alat produksi dan masuk di dalam pelembagaan perekonomian. Sedangkan azas kekeluargaan adalah lawan dari model liberalisme, di mana hanya pemilik modal dan kekayaan yang akan memenangkan permainan,” katanya.
LaNyalla menyebut jika Indikator untuk melihat apakah rakyat sudah terlibat di dalam proses produksi perekonomian nasional adalah dengan melihat 3 ciri utamanya.
“Ciri yang pertama, rakyat atau penduduk di wilayah tersebut, ikut memiliki atau ikut menjadi bagian sebagai pemilik dalam proses produksi perekonomian itu. Kedua, rakyat atau penduduk di wilayah tersebut ikut terlibat menentukan keputusan-keputusan dalam proses produksi perekonomian itu” urainya.
