Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu sependapat bahwa pelajar adalah kaum terdidik. Sehingga, pelajar memiliki tanggung jawab berpikir untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami bangsa ini, untuk kemudian menawarkan gagasan.
Dijelaskan LaNyalla, untuk menawarkan gagasan yang tepat, kita wajib memahami taksonomi persoalan secara mendalam, dengan perenungan yang luhur dan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.
“Itulah sebenarnya yang sudah dilakukan para pendiri bangsa kita saat merumuskan bentuk dan sistem dari negara ini. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka yang terlibat dalam BPUPKI dan PPKI berlatar beragam. Mulai dari kaum terpelajar, ulama, raja dan sultan Nusantara, hingga tokoh pergerakan. Dan di antara mereka juga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah,” terang LaNyalla.
Dan yang lebih penting lagi, mereka memiliki suasana kebatinan yang sama, yaitu merasakan langsung menjadi bangsa yang terjajah, menjadi bangsa yang disebut inlander, bangsa kelas paling bawah.
“Sehingga mereka mengerti betul taksonomi Indonesia. Karena itu, gagasan-gagasan mereka dapat kita baca dalam pikiran-pikiran mereka yang hari ini masih tercatat dalam sejarah bangsa ini,” jelas LaNyalla.
LaNyalla menyampaikan, ciri utama demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini.
“Sehingga terjadi penjelmaan rakyat, tidak sekedar perwakilan rakyat. Untuk kemudian mereka menyusun arah perjalanan Bangsa dan memilih mandataris alias petugas rakyat yang diberi mandat,” urai LaNyalla.
