Mjnews.id – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama perwakilan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) .
Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke DIY pada masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 dilakukan untuk mendorong penguatan kerja sama pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting, khususnya di DIY.
Menurut My Esti Wijayati, anggota Komisi VIII DPR RI kemiskinan ekstrem dan stunting merupakan dua hal yang saling beririsan dan harus segera diselesaikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
“Stunting itu kan memang menjadi problem serius ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045. Artinya 22 tahun mendatang anak-anak usia balita sekarang ini menjadi kunci, yang berarti juga bagaimana upaya pemerintah pusat dan daerah ini untuk bisa menurunkan angka stunting,” katanya dalam keterangan siaran persnya dikutip pada Sabtu 1 Juli 2023.
Tahun 2045 merupakan saat dimana Indonesia akan mengalami usia emas. Pada saat itu, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun dan ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Namun target tersebut akan sulit dicapai jika angka kemiskinan dan stunting masih tinggi.
Untuk itu diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menangani permasalahan tersebut terutama di DIY.
“Yang penting sekarang ketika inpres tentang kemiskinan ekstrem maupun perpres tentang penanganan stunting itu sudah ada, di dalamnya kan sudah memuat beberapa instansi kementerian lembaga yang harus ikut terlibat,” ujar My Esti.
Kementerian Sosial memainkan peran penting dalam pengurangan angka kemiskinan dan penanganan stunting. Dengan berdasarkan pada data yang ada terutama dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) diharapkan program Kemensos dapat memperkuat penurunan angka stunting.
“Sekarang yang harus kami pastikan sebenarnya target untuk penurunan angka stunting itu akan dilakukan melalui program apa, kegiatan apa, serta titik-titiknya dimana,” katanya.
Komisi VIII berharap terjalin kolaborasi antara pemerintah pusat terutama Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk kategori miskin mendapatkan akses bantuan. Hal tersebut dapat dicapai dengan memastikan data yang sudah ada dengan pendataan mandiri sehingga bantuan yang diberikan dapat menyentuh masyarakat yang membutuhkan
“Yang penting komitmen moral bisa bekerja dengan baik. Orang-orang masuk dalam data kemiskinan bisa medapatkan program yang memang sesuai dan dibutuhkan mereka,” ucap My Esti.
