ParlemenInfrastruktur

Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur

149
×

Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi V Dpr Ri, Sumail Abdullah
Anggota Komisi V DPR RI, Sumail Abdullah. (f/ist)

Mjnews.id – Anggota Komisi V DPR RI, Sumail Abdullah menyebut pemerintah perlu untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur menjelang pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

Sumail menyebut pemerintah perlu untuk meningkatkan percepatan pada pembangunan koneksitas seperti Pelabuhan, Jalan Tol hingga jembatan.

Banner Pemkab Muba Idul Fitri 1445 H

Menurutnya, pemerintah harus meningkatkan percepatan koneksitas pembangunan di Banyuwangi.

“Untuk percepatan dapil saya tentu kita ingin mempercepat koneksitas seperti pelabuhan kemudian jalan tol probowangi itu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Sumail melalui keteranganya, Minggu (17/09/2023).

Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan hal lain yang menjadi catatan adalah soal pembangunan jembatan Banyuwangi-Bali perlu segera dilakukan kajian oleh pemerintah.

Maka, kata Sumail begitu Tol Probowangi sudah tersambung bisa dipastikan akses kendaraan bisa lebih terkontrol dan bisa mengurangi kepadatan di Pelabuhan Banyuwangi.

“Selain itu soal jembatan Banyuwangi-Bali saya kira itu bukan hanya sekedar wacana dan ini betul betul harus dilakukan kajian karena begitu tersambung tol Probowangi dengan kapasitas pelabuhan yang masih sempit dan jembatan ini juga potensi mengurangi kemacetan maka ini perlu percepatan,” katanya.

Menutup pernyataanya, Anggota DPR RI Dapil Jatim III tersebut menyatakan pembangunan jembatan tersebut tentu perlu dilakukan dialog antar stakeholder.

Selain itu, bila ada penolakan dalam kebijakan tersebut merupakan hal biasa yang terpenting komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak terkait bisa berjalan.

“Tapi ini perlu dibangun dialog dengan melakukan komunikasi kepada elemen terkait seperti stakeholder dan tokoh masyarakat setempat terkait kebijakan ini,” tutupnya.

(***)

Kami Hadir di Google News