BeritaPasaman BaratPendidikan

Tingkatkan Kualitas Sarpras Pendidikan, Pemkab Pasbar Gerak Cepat Revitalisasi Ratusan Sekolah

10
Bupati Pasaman Barat, Yulianto menjelaskan pelaksanaan revitalisasi sekolah
Bupati Pasaman Barat, Yulianto. (f/adi candra)

Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) terus mempercepat peningkatan kualitas sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan. Pada 2026, sebanyak 101 sekolah memperoleh alokasi anggaran revitalisasi dengan total sekitar Rp69,49 miliar.

Alokasi tersebut mencakup 61 TK/PAUD, 27 Sekolah Dasar (SD), dan 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini diharapkan mampu meningkatkan kelayakan fasilitas pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik.

ADVERTISEMENT

Bupati Pasaman Barat, Yulianto menegaskan, seluruh proses pelaksanaan revitalisasi harus berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh agar anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Menurut Yulianto, alokasi anggaran tersebut merupakan hasil upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan persyaratan administrasi serta mengusulkan kebutuhan revitalisasi kepada pemerintah pusat hingga memperoleh persetujuan.

Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat itu, lanjutnya, harus dijaga melalui pelaksanaan program yang tertib dan sesuai aturan. Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Pasbar juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan.

“Kita berupaya menjaga kepercayaan pemerintah pusat dengan memastikan seluruh kegiatan revitalisasi berjalan sesuai aturan. Karena itu, kita juga menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaannya,” ujar Yulianto didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pasbar, Imter Pedri, Sabtu 21 November 2026.

Ia menegaskan, pendampingan dan pengawasan diperlukan pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari pelaksanaan pekerjaan hingga penggunaan anggaran. Bupati Yulianto juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi atau melakukan penyimpangan.

“Jika ditemukan kecurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Inspektorat, maupun Aparat Penegak Hukum agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Imter Pedri mengatakan, pihaknya bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan program revitalisasi di sektor pendidikan, termasuk memastikan kebutuhan setiap sekolah penerima menjadi perhatian dalam proses pembenahan.

Dengan jumlah sasaran mencapai 101 sekolah, pendataan kebutuhan dan pengawasan pekerjaan menjadi aspek penting agar revitalisasi tepat sasaran serta sesuai kondisi masing-masing satuan pendidikan.

Ia berharap alokasi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang membutuhkan penanganan, sehingga mampu menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

“Pelaksanaan revitalisasi tahun 2026 diharapkan tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga menghasilkan bangunan dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, aman, dan layak digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar,” pungkasnya.

(Adi)

Exit mobile version