Mjnews.id – Implementasikan kepedulian, Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM., Dt. Tan Batuah, yang didampingi Kepala Dinas PU, Ofrizon, ST meninjau langsung sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di beberapa kecamatan, Selasa (22/9/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Agam.
Dalam hal ini sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian tersebar antara lain di Kecamatan Canduang, Kamang Magek, Tilatang Kamang, Palupuah hingga Matur.
Dari hasil peninjauan, beberapa ruas dinilai membutuhkan penanganan, sementara sebagian lainnya telah disiapkan untuk masuk dalam program perbaikan melalui APBD perubahan tahun 2026.
Di antara ruas yang ditinjau yakni Simpang Canduang–Simpang Bukik Batabuah sepanjang sekitar 1,3 kilometer, Simpang Bukareh–Simpang Koto Baru sepanjang 600 meter, serta Simpang Aia Tabik–Simpang Koto Panjang sekitar 800 meter.
Tidak hanya itu Penanganan juga diarahkan pada ruas Simpang Sitingkai–Matur sepanjang sekitar 800 meter.
Sedangkan ruas Simpang Batas Kota–Simpang Koto Panjang, Simpang Gadut–Sungai Dareh, serta Ambun Pagi–Puncak Lawang–Pasar Lawang direncanakan dilaksanakan melalui perubahan anggaran 2026.
Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kondisi aktual serta kebutuhan masyarakat.
Dengan melihat langsung kondisi ruas jalan, pemerintah daerah dapat memetakan titik-titik yang membutuhkan penanganan, baik yang bersifat segera maupun yang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
Bupati Agam menegaskan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, mendorong aktivitas perekonomian, serta membuka konektivitas antarwilayah di Kabupaten Agam.
Melalui peninjauan tersebut, Pemkab Agam berupaya memastikan setiap program pembangunan jalan tidak hanya disusun berdasarkan perencanaan administratif, tetapi juga mengacu pada kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
(*/adv)
