Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Sijunjung mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Balairung Lansek Manih, Rabu (1/4/2026).
Forum strategis ini menjadi wadah penting dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif, guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, transparan, dan tepat sasaran.
Musrenbang dibuka langsung oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, dan dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Maifrizon, Anggota DPRD Daswanto, Wakil Ketua DPRD Sijunjung dan anggota, unsur Forkopimda Kabupaten Sijunjung.
Kemudian hadir Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Jaheri, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama dan bundo kanduang.
Dalam arahannya, Bupati Benny Dwifa menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menyatukan gagasan, harapan, dan komitmen dalam mewujudkan Sijunjung yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tahun 2027 menjadi fase akselerasi dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak lagi berada pada tahap perencanaan awal, melainkan sudah masuk pada tahap pembuktian hasil pembangunan.
“Ini adalah tahun kerja keras, tahun percepatan, dan tahun pembuktian. Program yang kita jalankan harus mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan tantangan global seperti perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menetapkan prioritas dan kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
