Mjnews.id – Pada Kamis 15 Oktober 2026 sekitar pukul 01.00, api membakar Los Batiah di Blok Timur Pasar Payakumbuh. Sekitar 24 petak los pedagang habis terbakar dengan kerugian sementara ditaksir Rp500 juta. Bagi sebagian pedagang, kejadian tersebut adalah kali kedua mereka kehilangan tempat usaha. Mereka korban kebakaran Blok Barat tahun lalu yang pindah ke Los Batiah untuk mulai berdagang lagi dari nol.
Berdasarkan pantauan dan kajian LBH Padang, kebakaran di Los Batiah merupakan yang berulang di Pasar Payakumbuh dalam kurun sekitar 14 bulan. Sebelumnya, pada 26 Agustus 2025, pusat pertokoan Blok Barat terbakar. Kurang Lebih dari 400 kios hangus dan 552 pedagang kehilangan tempat usaha disana. Lalu dalam perjalanan penegakan hukumnya, Seorang pemuda berusia 20 tahun kemudian divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh.
Semua kebakaran itu terjadi di lahan yang sedang direncanakan untuk dibangun ulang oleh Pemko Payakumbuh. Sebulan sebelum Blok Barat terbakar, tepatnya 22 Juli 2025, Wakil Wali Kota Payakumbuh dalam acara Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat memaparkan rencana mengubah Pusat Pertokoan atau Pasar Inpres menjadi kawasan bisnis terpadu, lengkap dengan pusat perdagangan, kuliner, hotel, dan apartemen.
Dari catatan pedagang melalui Ketua Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh atau IP3, H. Esa, menuturkan sebelum Blok Barat terbakar, pengurus IP3 diundang Pemko untuk mendengar paparan konsultan soal revitalisasi pasar. Intinya, pasar akan dibongkar dan dibangun baru oleh Pemko Payakumbuh. Pedagang menyatakan belum siap karena takut kehilangan hak atas toko dan kios mereka.
IP3 juga menyebut sudah ada sedikitnya tujuh kali percobaan pembakaran sejak sekitar tahun 2016 hingga 2017, yang selama ini berhasil digagalkan oleh ronda malam pedagang. Menurut IP3, CCTV di pasar dibongkar sekitar dua bulan sebelum kebakaran, dan teknisi yang mereka tanyai menyebut pembongkaran tersebut atas perintah Dinas Komunikasi dan Informatika.
Menilik dari situasi di atas, LBH Padang tidak menuduh siapa pun sebagai pelaku. Namun pertanyaan para pedagang tersebut wajar dan sampai sekarang belum dijawab. Semakin lama dibiarkan, semakin dalam ketidakpercayaan warga.
Sementara pedagang menunggu, perihal urusan lahan justru berjalan cepat. Pada 5 Januari 2026, tanah ulayat Pasar Inpres Blok Barat dan Blok Timur diserahkan menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemko Payakumbuh, meski sebagian pedagang dan niniak mamak menolak. Blok Timur, tempat kebakaran 15 Oktober terjadi, termasuk di dalamnya.
Pemko Payakumbuh adalah pengelola pasar berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 dan menerima 70 persen dari hasil pengelolaannya. Artinya, keselamatan pasar dan para pedagang yang hidup darinya adalah tanggung jawab Pemko. Setelah Blok Barat terbakar dan pedagang bersuara soal dugaan percobaan pembakaran, api di pasar seharusnya sudah diantisipasi. Akan tetapi, setelah Los Batiah terbakar, Pemko baru sebatas meninjau lokasi dan mengimbau warga agar tidak berspekulasi.
Di saat keselamatan pasar terabaikan, penanganan nasib pedagang korban kebakaran sebelumnya juga bermasalah. Sampai sekarang, pengelolaan dana bantuan kebakaran yang dihimpun di Pos Bencana maupun Baznas Kota Payakumbuh belum dibuka secara transparan kepada para pedagang. Lebih jauh lagi, pada 11 Maret 2026, Dinas Koperasi dan UKM justru menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengosongan Kios Penampungan Nomor 500.2.3.16/08/DKUKM-PSR/2026.
Pedagang yang dinilai tidak membuka kios penampungan selama tujuh hari berturut-turut diberi waktu paling lambat satu hari untuk mengosongkan kios, disertai ancaman penertiban paksa oleh Satpol PP tanpa tanggung jawab pemerintah atas kerusakan atau kehilangan barang. Alih-alih mengevaluasi kelayakan lokasi dan fasilitas penampungan, Pemko justru menyalahkan pedagang yang sedang berjuang bangkit.
