Mjnews.id – Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026.
Kegiatan ini menyasar para pengguna dan penyedia jasa konstruksi di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026).
Wali Kota Payakumbuh melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yasrizal membuka secara resmi kegiatan tersebut, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mendukung peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi lokal.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi,” kata Yasrizal membacakan sambutan Wali Kota.
Ia menjelaskan, pembinaan jasa konstruksi merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan pekerjaan yang aman, tepat waktu, efisien, dan memenuhi standar. Terlebih, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 ini merupakan regulasi terbaru yang memperbarui aturan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
“Jadikan kesempatan ini untuk memahami seluruh aturan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemko Payakumbuh berharap badan usaha jasa konstruksi lokal memiliki kompetensi mumpuni sehingga mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujar Yasrizal.
Menurutnya, keterlibatan maksimal pengusaha lokal akan berkontribusi langsung pada peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Payakumbuh. Ia pun berpesan agar seluruh peserta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal dalam laporannya menyebutkan, kegiatan ini dilatarbelakangi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dinas PUPR memiliki kewenangan strategis mencakup pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.
“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan substansi aturan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun temuan hukum dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak,” jelas Ferry.
Kegiatan strategis ini diikuti 61 peserta yang terdiri dari perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Sosialisasi dibagi dalam tiga sesi utama dengan menghadirkan narasumber Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi Iddial yang memaparkan program perlindungan tenaga kerja, serta Mega Chandra Sera dari LKPP RI yang membedah substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut, para peserta diminta segera menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan hukum terbaru. Langkah penyesuaian ini diharapkan mampu menghasilkan tenaga jasa konstruksi yang kompeten demi mendukung kemajuan infrastruktur Kota Payakumbuh. (MC)
