Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Pengentasan Daerah Tertinggal, di Aula Kantor Bappeda Mentawai, Kamis 29 Februari 2024.
Rakorsus tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal di Sumbar, Pemprov Sumbar, serta Pemkab Kepulauan Mentawai.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, bahwa pengentasan status daerah tertinggal menjadi prioritas utama agenda pembangunan Sumbar.
“Berkat dukungan yang kuat dari pemerintah pusat melalui pendanaan maupun kebijakan strategis, maka agenda pengentasan daerah tertinggal ini telah menjadi katalis penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Mentawai,” kata Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.
Gubernur menyatakan, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, Mentawai saat ini tidak memiliki atau 0 Desa Sangat Tertinggal, kemudian 8 Desa berstatus Tertinggal, 22 Desa berstatus Berkembang, 10 Desa berstatus Maju, dan 3 Desa berstatus Mandiri. Data itu menunjukkan terjadinya kemajuan lewat peningkatan jumlah desa berstatus maju.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang melalui Kementerian Perhubungan telah membangun Bandar Udara Mentawai (BUM) sebagai pengganti Bandara Rokot.
Meskipun, pengoperasian BUM tersebut masih perlu direalisasikan agar membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Mentawai.
“Untuk hal ini, tentu perlu kolaborasi semua pihak, baik itu Pemkab Mentawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta instansi vertikal di Sumbar. Sehingga, kehadiran BUM betul-betul berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung mitigasi penanggulangan bencana,” ucap Gubernur lagi.
Oleh karena itu, Gubernur berharap melalui Rakorsus yang langsung digelar di Mentawai, akan dihasilkan strategi-strategi dan rencana aksi yang komprehensif dan nyata, demi mendukung upaya mengentaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk masalah ketertinggalan yang masih melekat statusnya pada 8 desa di Mentawai.
“Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Kami yakin, kita akan berhasil mengentaskan status daerah tertinggal dan membawa Mentawai menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera,” kata Gubernur lagi.
Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Robby Kurniawan, menyebutkan bahwa pemerintah pusat senantiasa merespons dan memberikan dukungan atas setiap upaya peningkatan aksesibilitas di Kabupaten Mentawai.
Sebab, pembangunan transportasi saat ini mempunyai konsep Indonesia simetris, yang artinya tidak fokus pada Sumatera dan Jawa semata.
“Salah satu contohnya, Kemenhub telah menyelesaikan pembangunan Bandara Udara Mentawai (BUM). Namun sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur, masih ada bagian yang perlu diwujudkan sehingga pengoptimalan fungsi banda ini dapat terealisasi,” kata Robby.
Robby menyebutkan, pengembangan transportasi di Mentawai merupakan salah satu prioritas Menteri Perhubungan. Hal ini penting untuk mendukung potensi destinasi pariwisata, kawasan industri, dan sejumlah potensi ekonomi lainnya.
Selain bandara, Kemenhub juga melakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Tuapeijat.
