Mjnews.id – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Audy Joinaldy, bertindak selaku Pembina Upacara pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024 dan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tingkat Provinsi yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Kamis 2 Mei 2024.
Upacara yang diikuti oleh unsur Forkopimda Sumbar, Kepala OPD, ASN, Tenaga Kontrak, Kepala Sekolah, Guru, serta para pelajar tersebut, Wagub Audy membacakan pidato Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim terkait Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024, serta pidato Menteri Dalam Negeri Tito Karnaviandan terkait peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII.
“Lima tahun terakhir adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia,” ucap Wagub Audy saat membacakan pidato Mendikbud.
Ia melanjutkan, bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar, dan bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, disadari bahwa membuat perubahan membutuhkan perjuangan, di mana rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan.
Selanjutnya, Mendikbud menyatakan bahwa semua yang telah dijalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah diupayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang dicita-citakan.
“Dengan penuh ketulusan, kami ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan Ibu dan Bapak. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan,” ucapnya.
Sementara itu dalam pidatonya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah (Otda) telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kemampuan Fiskal Daerah.
