Gubernur Mahyeldi menilai, peningkatan produksi pertanian ini berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan serta juga berpengaruh kepada Nilai Tukar Petani di Sumatera Barat.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat menunjukkan adanya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang signifikan. Pada bulan Januari 2024, rata-rata NTP mencapai 116,49, lebih tinggi dari rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 110,78. Peningkatan yang luar biasa malah terjadi pada bulan Agustus 2024 ini dengan rata-rata NTP mencapai 124,10.
Tidak hanya itu, Mahyeldi juga menyebut peningkatan pendapatan petani juga tercermin dalam hasil survei yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Andalas beberapa waktu lalu. Diketahui, pendapatan petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meningkat rata-rata 14,22% dibandingkan tahun 2022 dan 2023.
“Jadi ini bukan hanya klaim kita saja, survey BPS dan Balitbang bersama Unand hasilnya hampir sama, yakni pendapatan petani di Sumbar meningkat sekitar 14 persen dan Nilai Tukar Petani yang terus surplus,” tegas Mahyeldi.
Keberhasilan sektor pertanian ini tidak lepas dari kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sebagian besar bermuara pada kesejahteraan petani dan itu juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.
Dalam RPJMD itu sektor pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemprov Sumbar juga mengusung Program Unggulan (Progul) Sumbar Sejahtera untuk mendukung sektor ini, dengan berfokus kepada penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, modernisasi dan hilirisasi pertanian, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta pengembangan kelembagaan petani.
Selain itu, untuk mendukung konsep pertanian berkelanjutan, Pemprov Sumbar juga menerapkan berbagai inovasi, seperti Good Agricultural Practices (GAPs), pembentukan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), dan pengembangan sekolah lapang pertanian rendah emisi.
“Kami juga mengembangkan smart farming dan membangun fasilitas pascapanen untuk mendukung Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP),” jelas Mahyeldi.
Ia berharap inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan mendapatkan masukan kritis dari para pakar untuk kemajuan pertanian Sumatera Barat di masa mendatang.
“Prinsip yang kita usung adalah menumbuhkan ketahanan dengan memanfaatkan telnologi untuk masa depan pertanian yang berkelanjutan,” jelasnya.
Menurutnya, prinsip tersebut relevan dengan dinamika pembangunan daerah, baik saat ini maupun masa mendatang.
(adpsb)
