Mjnews.id – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (25/2/2025), diruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra, serta dihadiri Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumbar, hadir Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Yozarwadi, beserta asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Ade Putra, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diimplementasikan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan adalah suatu keharusan. SPBE memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien dan berkualitas,” ujar Ade Putra.
Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti landasan hukum penerapan SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Regulasi ini mengamanatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh daerah Sumbar.
“Masih ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan infrastruktur TIK. Kami meminta tanggapan dari Gubernur Sumbar terkait kesiapan infrastruktur digital di daerah ini,” ujar Ade Putra.
Selain infrastruktur, Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mengoperasikan sistem elektronik dengan optimal.
“Pemerintah harus menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi aparatur negara. Hal ini penting agar mereka memiliki keterampilan dalam mengelola SPBE dengan baik,” tambahnya.
