Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang optimal sebagai investasi untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, program, dan dukungan nyata yang berkelanjutan,” kata Mahyeldi saat menghadiri Festival Anak Sumbar dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 di halaman Istana Gubernuran Sumbar, Minggu (26/7/2026).
Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”. Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Rini Handayani; Ketua TP-PKK Provinsi Sumbar, Harneli Mahyeldi; Ketua BKOW Sumbar, Dianita Maulin Vasko; Ketua DWP Provinsi Sumbar, Arymbi Arry Yuswandi; unsur pemerintah kabupaten dan kota, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, organisasi perempuan, serta sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah di Sumbar.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan sejak dini.
“Kalau kita benar-benar sayang kepada bangsa, negara, dan daerah ini, maka tidak ada pilihan selain mencurahkan perhatian secara maksimal kepada anak-anak kita. Harapan yang mereka sampaikan hari ini harus menjadi agenda pembangunan kita bersama,” ujar Mahyeldi.
Ia mengatakan, Forum Anak Sumbar telah menyampaikan 15 poin Suara Anak yang memuat berbagai isu strategis, mulai dari pemenuhan hak partisipasi anak, penyediaan ruang bermain ramah anak, akses informasi yang layak, pencegahan perkawinan usia anak, kawasan tanpa rokok, pencegahan stunting, pendidikan inklusif, transportasi aman menuju sekolah, perlindungan dari kekerasan dan perundungan, hingga perlindungan anak di ruang digital.
Menurut Mahyeldi, berbagai aspirasi tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena merupakan cerminan kebutuhan nyata anak-anak di Sumbar.
Gubernur juga mengungkapkan hasil awal Program PANTAU SUMBAR (Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Sumbar Tangguh 2045) yang menunjukkan masih besarnya tantangan dalam perlindungan anak. Dari sekitar 12 ribu anak yang disurvei, sebanyak 21 persen mengaku pernah mengalami kekerasan. Selain itu, ribuan anak mengaku mengalami kesepian dan kehilangan harapan, bahkan lebih dari seribu anak memiliki kecenderungan mengakhiri hidup.
“Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Pemprov Sumbar terus memperkuat berbagai program perlindungan anak, di antaranya pengembangan Sekolah Rakyat, pendidikan jarak jauh, penyediaan transportasi sekolah yang aman, penguatan kawasan tanpa asap rokok, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, perluasan ruang publik ramah anak, serta peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
