KPU, sebagai penyelenggara Pemilu berharap partisipasi masyarakat untuk bisa hadir ke TPS, yang namanya Pemilu bisa terwujud dan tercapai sesuai harapan kita bersama.
”Kita di Pemkot sendiri hanya sebagai pendukung yang memang menjadi bagian perintah undang- undang, menyiapkan anggaran tapi yang lainnya menjadi domendnya KPU,” ungkapnya.
Terkait, larangan dalam memasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum tidak ditempatkan pada,tempat Ibadah, rumah Sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta, gedunng atau kantor termasuk pagar dan halaman Gedung/Kantor milik pemerintah;
Kawasan Pasar Padang Panjang, terminal angkutan kota (angkot), terminal angkutan antar kota, Terminal Bukit Surungan, Lembaga pendidikan (gedung sekolah) milik pemerintah atau swasta, JL. Sutan Syahril (depan Balaikota Padang Panjang sampai gerbang kawasan tertib lalu lintas arah ke Silang bawah dan depan Balaikota sampai Lampu Merah Simpang Kampung Baru.
“Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan sepanjang Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Soekarno-Hatta (depan PDAM sampai Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, Jalan Prof. DR. M. Yamin, SH di depan PDAM sampai dengan Simpang Padang dan tempat tempat strategis lainnya,” ujar Masnaidi.
Untuk, pemilu tahun ini KPU mengharapkan ada peningkatan masyarakat datang TPS untuk memberikan hak suaranya. Pada Pemilu tahun lalu, persentase pemilih untuk Presiden dan Wakil Presiden, 31.979 atau 82,40 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 31.813 atau 82,03 persen.
