Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Sijunjung gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2025.
Forum tersebut dibuka Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir di Balairung Kantor Bupati setempat, Senin 5 Februari 2024.
Hadir Wakil Bupati Iraddatillah, DPRD, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung serta undangan lainnya.
Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Sijunjung dan Bapppeda dipandu Asisten 3 Setda Edwin Suprayogi.
Sekretaris Bapppeda Sijunjung, Harry Oscar Hidayat menyebut, kegiatan itu bertujuan menampung masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dalam penyempurnaan Ranwal RKPD tahun 2025.
“FKP Ranwal RKPD ini membahas tema, Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat Disegala Bidang yang Berkarakter dan Inklusif,” tuturnya.
Sementara Bupati Benny Dwifa Yuswir memberikan arahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran lebih detail dari RPJMD/RPD maupun RPJPD.
“Masukan saran dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang diperlukan dan tepat sasaran,” ungkap Benny.
Ia mengakui perlunya forum konsultasi publik ini sebagai sarana untuk berdiskusi dan bertukar pendapat menyikapi prioritas pembangunan di tahun 2025 yang akan dituangkan dalam dokumen RKPD untuk pencapaian makro.
“Posisi IPM Kita (red-Sijunjung) naik dari rangking ke-tiga dari belakang, kini menjadi rangking ke-12 di Sumbar,” ujar Bupati.
Benny menuturkan, isu strategi Rencana Pembangunan tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sijunjung serta penyelarasan terhadap isu aktual, Capaian dan keberhasilan Sijunjung menargetkan 10 besar di Provinsi Sumbar.
Pertama, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas serta percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan IPM juga mengalami naik.
Selain itu, Bupati juga menyebutkan Pemkab telah menyediakan APBD untuk biaya siswa, baik untuk perkuliahan maupun biaya tingkat, SD, SMP maupun SMA.
Pihaknya akan mengoptimalisasi pelatihan kemasyarakatan desa, pemberdayaan desa, administrasi desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Desa dan Kabupaten.
“Pemkab juga meningkatkan guru tafis dan pemberian insentif kapasitas ninik mamak sebanyak Rp75 ribu/bulan, totalnya mencapai Rp2 miliar lebih,” papar Bupati.
Bupati berharap melalui Forum Pelayanan Publik ini dapat memaksimalkan pelayanan di OPD lebih baik lagi ke depannya.
“Mudah-mudahan pemangku kepentingan yang hadir mampu bersinergi dan berkomitmen untuk membangun Kabupaten Sijunjung ke arah yang lebih baik terutama penghapusan angka kemiskinan ekstream dan penanganan stunting,” pungkasnya.
(*)
