Sedangkan menanggapi pertanyaan Fraksi PBB dan PKS, tentang dampak pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol Padang-Pekanbaru, Sonny menyebutkan perlu dilakukan langkah antisipatif.
“Terkait ini direncanakan dengan meningkatkan branding Kota Padang Panjang baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Kita harus memperkuat Padang Panjang sebagai kota tujuan. Di antaranya sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kota Event atau Festival Town, terutama untuk kegiatan yang bernuansa Islami,” paparnya.
Sementara itu mengenai penanganan upaya-upaya tanggap darurat dan pemulihan Infrastruktur dan ekonomi pascabencana yang ditanyakan Fraksi Gerindra, dikatakannya, sejak awal kejadian pada 11 Mei 2024, Pemerintah Kota langsung mengambil langkah tanggap darurat.
“Di antaranya pencarian dan pertolongan oleh Tim SAR Gabungan, membuka Posko Tanggap Darurat Bencana oleh BPBD Kesbangpol dan Dapur Umum oleh Dinas Sosial PPKBPPPA. Menyiapkan lokasi pengungsian. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada pengungsi oleh Dinas Kesehatan. Menyiapkan, menghimpun dan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar pengungsi,” ungkapnya.
Juga pendataan jumlah kerusakan, korban, dan masyarakat terdampak, aksi clearing pembersihan saluran oleh Dinas Perkim LH, Pol-PP Damkar, TNI, Polri dan masyarakat. Normalisasi layanan air minum oleh Perumdam Tirta Serambi.
“Pemulihan jangka pendek infrastruktur berupa pembangunan jembatan darurat di Tanjung dan Lubuk Mato Kucing. Pembangunan jembatan bailey SMA N 1 Sumatera Barat melalui dukungan BNPB. Menyalurkan bantuan stimulan dari Dana Siap Pakai Akibat Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi,” terang Sonny.
Terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam kondisi Padang Panjang yang secara geografis merupakan daerah rawan bencana sebagaimana disampaikan Fraksi PAN, Sonny menyebutkan, sejumlah langkah selain perencanaan tata ruang yang komprehensif dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan analisis risiko bencana.
“Melakukan penerapan teknologi mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini, penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Serta peningkatan intuisi masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai bencana dan perubahan iklim,” tuturnya.
(arb)
