Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya, perbaikan fasilitas umum seperti toilet, penataan area parkir, pemasangan jaringan internet dan CCTV, penataan area dagangan agar lebih rapi dan teratur, serta rekayasa lalu lintas memperlancar arus barang, jasa, dan orang.
Terkait persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Tanah Datar, Pemko telah menempuh berbagai penyelesaian. Saat ini, proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) masih dalam tahap berproses.
Di bidang kesehatan, Allex menyampaikan, Pemko terus meningkatkan mutu pelayanan, baik di Puskesmas maupun RSUD, dengan memperkuat tenaga medis dan menyediakan peralatan modern seperti CT Scan dan MRI.
“Tujuannya agar layanan kesehatan dapat diakses secara optimal oleh masyarakat tanpa harus keluar kota,” katanya.
Di sisi lain, realisasi belanja barang dan jasa yang mencapai 93,23 persen dinilai cukup efisien dan mencerminkan optimalisasi dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Allex juga menanggapi kekhawatiran atas defisit anggaran Rp42,5 miliar. Dia memastikan defisit tersebut telah ditutupi melalui pembiayaan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Terkait pertumbuhan ekonomi Padang Panjang pada 2024 sebesar 4,52 persen, jelasnya, angka ini tergolong stabil dan masih berada di atas rata-rata Sumatera Barat, meskipun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.
Adapun Bantuan Sosial dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebut Allex, merupakan satu-satunya acuan resmi penentuan keluarga atau individu penerima bantuan sosial.
Memastikan bantuan tepat sasaran, ujarnya, Pemko melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu, pemadanan data calon penerima bantuan dengan data kependudukan (Capil).
Lalu, verifikasi dan validasi langsung ke lapangan, seterusnya, memastikan calon penerima terdaftar dalam DTSEN (dulunya DTKS-red).
Kemudian, angka inflasi dan kemiskinan masih dalam kondisi terkendali. Strategi pengentasan terus dirancang secara menyeluruh agar penurunan angka kemiskinan berlanjut signifikan.
(arb)
