BeritaSolok Selatan

Pemkab Solsel Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Turunkan Angka Kemiskinan

7
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Aula Bapperida Solok Selatan
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Aula Bapperida Solok Selatan. (f/pemkab)

Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menegaskan komitmen kuat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi program, dan peningkatan ketepatan sasaran.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Aula Bapperida, Selasa (17/11/2026).

ADVERTISEMENT

Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi menyoroti capaian indikator makro pembangunan daerah, khususnya angka kemiskinan yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi bahan evaluasi bersama, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan tercatat sebesar 5,87% per Maret 2026. Angka tersebut menunjukkan adanya selisih surplus sebesar 0,58 poin dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 yang dipatok sebesar 5,29 % untuk tahun 2026.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi kita bersama. Kita tidak boleh merasa puas dengan capaian tersebut, namun kita harus melihat kembali apakah intervensi yang dilakukan sudah tepat sasaran, apakah penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan, dan apakah program tersebut telah memberikan perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat,” kata Yulian.

Wabup menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar hadir di setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan membawa data valid, menyampaikan kendala secara terbuka, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang terukur.

Penyelenggaraan pengentasan kemiskinan di Solok Selatan kini kian diperketat sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah strategis yang memastikan ketepatan sasaran, integrasi program, serta pelibatan masyarakat secara luas.

Selain itu, aspek pelaporan pelaksanaan program strategis nasional juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Melalui sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diemban oleh Kepala Bapperida, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat realisasi anggaran, memastikan capaian kegiatan, serta menyampaikan laporan semesteran secara lengkap dan tepat waktu.

Pemkab Solok Selatan mencatat sejumlah program intervensi yang telah dan terus berjalan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Gratis Seragam Sekolah, Gratis Biaya Sekolah, Gratis Berobat (Jamkesda), Bantuan Peralatan UMKM, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan Bibit dan Alsintan, hingga Bantuan Lansia.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi kontribusi dan sinergi yang terus ditingkatkan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) agar dukungan yang diberikan semakin terarah dan terkoordinasi.

(Sus)

Exit mobile version