Mjnews.id – Sebanyak 25 pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Bintan resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2022–2027. Prosesi pengukuhan berlangsung pada Sabtu, 6 Desember 2025 di BPMP Kepri Ceruk Ijuk.
Pelantikan tersebut disejalankan dengan Seminar Kepemudaan bertema “Strategi Penguatan Fiskal Daerah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bintan.” Acara ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan.
Kegiatan diawali dengan pembacaan SK pengurus serta prosesi pengukuhan oleh Majelis Wilayah KAHMI Kepri. Suasana berlangsung khidmat, diikuti oleh seluruh anggota, tamu undangan, serta perwakilan berbagai organisasi dan instansi daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Roby menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengakuan terhadap kapasitas, integritas, dan komitmen para pengurus yang telah dipercaya mengemban amanah organisasi.
Ia menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar KAHMI Bintan dapat menjadi motor intelektual yang mendorong perubahan positif bagi daerah.
“Pengukuhan hari ini adalah ruang pengabdian dan jalan untuk menghadirkan kemajuan yang nyata bagi umat, daerah, dan bangsa. Hari ini bukan hanya sekadar dialog, namun upaya kita bersama menuliskan babak baru kemajuan Bintan,” ujar Bupati Roby.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan fiskal sebagai fondasi pembangunan daerah. Fiskal yang sehat menjadi dasar keberhasilan berbagai program pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sekolah, layanan kesehatan, hingga digitalisasi layanan.
Ia menambahkan bahwa fiskal yang kuat tidak tercipta secara instan, melainkan melalui pengelolaan yang disiplin, inovatif, dan penuh kehati-hatian.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penguatan fiskal, antara lain optimalisasi pajak daerah, peningkatan digitalisasi layanan, pemutakhiran data wajib pajak, serta kerja sama penagihan tunggakan dengan Kejaksaan.
Seluruh upaya ini, katanya, dilakukan demi memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dan akuntabel.
