Mjnews.id – Pemko Payakumbuh bersama Pemkab Limapuluh Kota, dan Pemprov Sumatera Barat sepakati pendanaan bersama (joint funding) untuk mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko sebagai layanan transportasi massal yang menghubungkan kedua daerah.
Selain menyiapkan pendanaan bersama, ketiga pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) untuk mendukung operasional Trans Paliko.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, dan penyusunan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/8/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda mengatakan Pemko Payakumbuh mendukung pengembangan Trans Paliko karena transportasi umum menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.
“Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Rida.
Pemko Payakumbuh juga merencanakan pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk melayani angkutan perkotaan. Rida mengatakan rencana tersebut perlu diintegrasikan dengan jaringan Trans Paliko agar kedua layanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita juga akan mengadakan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan. Karena itu, perlu ada sinkronisasi antara trayek kendaraan listrik dengan Trans Paliko,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan kehadiran angkutan massal diharapkan menyediakan pilihan mobilitas yang lebih efisien sekaligus mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.
“Keberadaan angkutan massal ini salah satunya bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurut Rajman, Dishub Payakumbuh saat ini tengah menyusun Feasibility Study (FS) angkutan perkotaan dan menguji coba layanan angkutan gratis bagi pelajar. Hasil kajian tersebut akan diselaraskan dengan rencana operasional Trans Paliko.
Ia mengatakan rute dan kapasitas layanan perlu disusun secara terukur agar tidak terjadi tumpang tindih dengan angkutan lokal, termasuk dengan rencana trayek kendaraan listrik di Payakumbuh.
“Integrasi trayek Trans Paliko dengan rencana trayek kendaraan listrik perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Rajman juga mengatakan perhitungan kapasitas angkut harus dilakukan secara cermat karena jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan menentukan efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta kebutuhan subsidi.
