Mjnews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar) periode 2024-2029 mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari tanggal 2 hingga 6 September 2024 di Mercure Ancol, Jakarta.
Program orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD Sumbar dengan memberikan pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi mereka sebagai anggota legislatif.
Ketua DPRD Sumbar sementara, Irsyad Syafar, menyatakan pada Selasa (3/9/2024) bahwa seluruh anggota DPRD yang baru terpilih maupun yang kembali menjabat diwajibkan untuk mengikuti orientasi ini sebagai langkah awal masa kerja mereka di periode 2024-2029.
“Orientasi selama lima hari ini merupakan proses pembekalan penting agar anggota dewan memiliki semangat kerja yang tinggi, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas mereka,” ungkap Irsyad.
Dalam program orientasi ini, anggota DPRD Sumbar menerima berbagai materi, termasuk wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintahan, dan penegakan hukum.
Program ini dibagi menjadi beberapa gelombang, dengan gelombang pertama diikuti oleh tiga provinsi: Sumbar, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Selain itu, anggota DPRD Sumbar juga diberikan materi khusus terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan serta regulasi baru yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, yang membuka acara ini menekankan pentingnya program orientasi dalam memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif.
Tohir juga mengingatkan akan tantangan krisis anggaran yang tengah mengancam banyak daerah. “Lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” ujarnya.
Tohir menambahkan bahwa sejumlah daerah menghadapi defisit anggaran yang serius, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada.
“Banyak daerah mengalami defisit anggaran karena target pendapatan yang terlalu tinggi, sehingga proyek-proyek yang ada akhirnya tidak dapat dibiayai,” pungkasnya.
Dengan program orientasi ini, diharapkan anggota DPRD Sumbar mampu mengemban tugas dengan lebih baik dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan anggaran.
(hpr)
