Mjnews.id – Kebutuhan pupuk untuk meningkatkan hasil produksi pertanian menjadi perhatian utama dalam aspirasi masyarakat di Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, STP, menanggapi permintaan tersebut saat menggelar kegiatan reses pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Yasin menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung akses petani terhadap pupuk dan alat pertanian (Alsintan) yang memadai.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Muhammad Yasin menyampaikan apresiasi kepada konstituennya yang telah mendukungnya hingga terpilih menjadi anggota DPRD.
“Melalui reses ini, kami mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pupuk dan pengembangan UMKM di daerah ini,” ujarnya.
Yasin juga mengingatkan tentang tiga fungsi DPRD, yaitu pengawasan, anggaran, dan pembentukan perda, yang ia optimalkan melalui kegiatan reses.
“Reses adalah kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar fungsi-fungsi DPRD bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar ini juga menyampaikan bahwa selain kebutuhan pupuk, petani membutuhkan bantuan Alsintan untuk meningkatkan efisiensi produksi.
“Kebutuhan alsintan seperti alat panen sangat penting untuk mempercepat proses produksi,” kata Yasin.
Tak hanya itu, Dia juga menyoroti pentingnya dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bentuk modal dan peralatan produksi.
Pada kesempatan tersebut, Wali Korong Tanjung Basung 2, Maikal, menyambut baik kegiatan reses ini.
“Kami berharap Bapak Yasin dapat langsung mengetahui kebutuhan masyarakat kami,” ungkapnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh Wali Nagari Sungai Buluh Barat, Yonedi, yang berterima kasih atas perhatian Yasin kepada warga Nagari Sungai Buluh Barat.
Dalam reses tersebut, aspirasi terkait sektor pertanian dan kebutuhan dukungan untuk usaha UMKM mendapat perhatian khusus, seiring dengan harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan di wilayah mereka.
(hpr)
