Mjnews.id – Dalam proses tahapan menuju pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara, KPU menganggarkan dana publikasi kisaran sebesar Rp. 495.000.000 untuk media cetak, elektronik dan online serta radio.
Diketahui dana tersebut terbagi menjadi tiga kategori kegiatan, pertama untuk pengumuman dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilaksanakan beberapa waktu di GSG Islamic Center Kotabumi. Kemudian debat kandidat calon kepala daerah dan yang terakhir proses penghitungan suara hingga pleno penetapan pemenang kontestasi Pilkada.
Untuk pengumuman resmi pasangan calon bupati dan wakil bupati, ada Rp. 95.000.000. Kemudian untuk kampanye dalam hal ini hanya debat publik, ada Rp. 200.000.000. dan penghitungan suara serta rekapitulasi Rp. 200.000.000.
Hal tersebut disampaikan oleh kesekretariatan KPU saat pertemuan dengan para awak media dan dihadiri juga oleh ketua KPU Marswan Hambali, Komisioner Yudi, Aprizal Ria, Teddy dan Sekretaris KPU Horizon yang dilaksanakan pada Minggu 22 September 2024 sore lalu.
Meski demikian, dalam kategori publikasi pertama saat pelaksanaan pengumuman paslon dan pengundian nomor urut, para awak media hanya mendapatkan uang liputan sebesar Rp. 100.000 per media, itu pun tidak semuanya dapat karena alasan terbatas, sebab acara tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga yakni event organizer (EO).
Kejadian serupa kian berlanjut, pada debat publik kandidat yang diselenggarakan oleh KPU Lampura, kembali menggunakan EO.
Komisioner KPU Lampura, Aprizal Ria mengatakan tidak tahu mengenai anggaran dan teknis kegiatan. Ia menyarankan untuk menanyakan ke Sekretariat KPU.
“Gak tau kita soal itu, komisioner ga boleh masuk masuk ke ranah itu, ke sekretariat aja, PPK-nya tanya Yudi Pramadani,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Sementara itu, saat awak media ini menghubungi sekretariat dan terhubung ke Teddy, Bagian Teknis, ia mengatakan kegiatan tersebut di dalam e-catalog-nya telah melalui EO. Soal nilai anggaran publikasi ia juga tidak mengetahui.
“Pokoknya udah sama EO semua, di e-catalog-nya Radar Grup EO-nya,” jawaban singkatnya dalam percakapan melalui telepon seluler.
Menanggapi peristiwa yang terkesan saling lempar batu sembunyi tangan tersebut, Mirza selaku Ketua IWO Lampung Utara sangat menyayangkan sikap dari pihak KPU Lampura. Semestinya hal begini bisa diatasi oleh penyelenggara.
“Urusan publikasi seperti ini saja KPU tidak tegas lempar sana lempar sini, kalau seperti ini kesannya KPU tebang pilih, maen kocok bekem. Kawan-kawan di Lampung Utara ini kan banyak, kenapa hanya media tertentu saja yang dapat publikasinya,” tegasnya, Senin (28/10/2024).
Mirza meminta pihak KPU terbuka tanpa nepotisme dalam soal dana publikasi harus jujur dan adil kepada rekan media yang ada di Lampung Utara.
“Saya denger selain semuanya dikelola oleh EO, teman-teman media mendapatkan uang liputan hanya Rp. 100.000, itu juga ga semuanya dapet, padahal kita tau anggaran publikasi itu ratusan juta, jelas ini gak adil, ” tutupnya.
(mpi)
