Musrenbang ini dihadiri berbagai unsur, termasuk Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Sekda, para kepala OPD, camat dan lurah, TP PKK, LKAM, Bundo Kanduang, KAN, niniak mamak, organisasi perempuan, pimpinan perguruan tinggi, LSM, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur, menyatakan bahwa DPRD mendukung penuh setiap program pembangunan yang dicanangkan Pemko Payakumbuh.
“Kami berkomitmen untuk bersinergi demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. RPJMD ini akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kami berharap pengajuannya dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Forkopimda, niniak mamak, dan tokoh masyarakat lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan.
Di sisi lain, Iwan Kurniawan dari Kemendagri dalam sambutan daringnya menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.
Ia menyoroti bahwa seluruh program dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan yang jelas.
“Tidak boleh ada lagi program yang masuk dalam dokumen APBD tapi tidak ada di RKPD, atau sebaliknya,” tegas Iwan.
Menurutnya, indikator pembangunan Kota Payakumbuh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif dan stabil.
Untuk itu, ia mendorong agar Musrenbang tahun ini dijadikan momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan daerah yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
“RPJMD 2025-2029 harus mampu menangkap potensi daerah dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya fokus alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik yang terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
(*/Yud)
