Mjnews.id – Harga minyak dunia kembali bergejolak pada Hari ini Senin 23 Juni 2025, harga minyak melonjak mendekati US$80 per barel setelah Amerika Serikat dikabarkan membantu Israel menyerang Iran. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bertu Merlas, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif terhadap dampak konflik di Timur Tengah ini.
Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akan secara langsung membebani APBN, terutama pada pos subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM. Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak kian melambatkan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini,” ujar Bertu Merlas kepada wartawan di Jakarta, Senin 23 Juni 2025.
Ia menyoroti anggaran subsidi BBM tahun ini yang mencapai Rp26,7 triliun. Jika harga minyak terus merangkak naik, anggaran subsidi ini dipastikan akan membengkak signifikan.
Dampak domino dari kenaikan harga minyak juga akan dirasakan industri dalam negeri, dengan meningkatnya harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat berpotensi tertekan.
“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN,” kata Bertu Merlas.
Kekhawatiran Bertu Merlas semakin besar mengingat ketidakpastian pasar global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Apalagi, jika Selat Hormuz, jalur perdagangan maritim vital yang menjadi gerbang Teluk Persia, ditutup oleh Iran.
Selat ini merupakan jalur utama bagi negara-negara penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Penutupannya akan memicu gejolak ekonomi luar biasa.
Legislator dari Sumatera Selatan ini meminta Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi lintas sektor demi merumuskan upaya dan langkah mitigasi. Tujuannya adalah mencegah meluasnya dampak perang terhadap perekonomian Indonesia.
“Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikhawatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut. Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya di kala berada di situasi seperti ini,” tutupnya.
(*/eki)
