Mjnews.id – Kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo ke Kabupaten Dharmasraya pada Kamis (03/07/2025) bukan hanya agenda negara biasa. Bagi sebagian warga Minangkabau yang lekat dengan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, ini adalah momen yang sarat isyarat.
Apalagi, ini merupakan kunjungan menteri pertama ke Dharmasraya sejak dipimpin oleh Bupati perempuan pertama di Sumatera Barat Annisa Suci Ramadhani, yang tampilannya mencolok dari kelaziman, lebih sering memakai topi daripada jilbab.
Dalam kultur Minang yang menjunjung tinggi marwah perempuan sebagai bundo kanduang, pemimpin perempuan bukanlah hal asing. Tapi ketika simbol-simbol religius seperti jilbab tak hadir dalam penampilan seorang pemimpin, maka muncullah debat diam-diam, apakah ini bentuk keberanian melawan kemapanan atau justru pengabaian terhadap simbol kesalehan?
Adat Minang memang memberi ruang besar bagi perempuan untuk memimpin. Tapi ruang itu tetap dibingkai dalam simbol dan norma yang kuat. Seorang perempuan Minang yang tampil publik membawa bukan hanya dirinya, tapi juga nilai adat dan martabat kaum.
Maka ketika bupati perempuan tampil dengan topi, bukan kerudung, sebagian warga bertanya apakah ini ekspresi kebebasan, atau bentuk “perlawanan halus” terhadap tafsir dominan adat?
Kedatangan Menpora Dito Ariotedjo yang didampingi Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menjadi panggung publik untuk menunjukkan komitmen Bupati Annisa terhadap pengembangan olahraga.
Ia memaparkan rencana pembangunan Sports Center dan Taman Pemuda Olahraga, yang langsung disambut positif oleh Menpora.
Namun, yang lebih menarik dari seremoni itu adalah narasi baru yang diam-diam tumbuh bahwa kepemimpinan perempuan di Minang kini tidak hanya soal kuasa adat, tapi juga soal simbol, tafsir, dan keberanian mendobrak batas lama.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dikabarkan akan berkunjung ke Dharmasraya, namun batal. Sebagian menilai ini sebagai “kode alam”, sebuah cara metaforis masyarakat Minang dalam membaca peristiwa sebagai tanda. Tanda dari apa? Belum jelas. Tapi masyarakat adat selalu pandai membaca bahasa isyarat.
Kini, publik menunggu apakah kehadiran tokoh pusat ke Dharmasraya sekadar perayaan seremoni, ataukah tanda restu terhadap poros baru kepemimpinan perempuan yang tampil beda? Apakah topi akan terus menjadi simbol gaya kepemimpinan baru di Ranah Minang menggeser jilbab dari pusat panggung publik? Atau sebaliknya, masyarakat akan meminta “pulangkan marwah” simbolik kepada jalurnya semula?
Yang pasti, Dharmasraya sedang menjadi panggung tafsir antara adat, agama, dan politik gender. Dan publik Minangkabau, seperti biasa, tak pernah kehabisan cara untuk membaca yang tak diucap.
(ssa)
