Mjnews.id – Di tengah jeritan ekonomi rakyat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar justru tega menggelar pesta seremonial besar-besaran untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-701. Ironisnya, perayaan yang menghadirkan artis papan atas seperti Charly Van Houten (Setia Band) itu menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Sementara itu, jalan-jalan di wilayah Blitar Selatan masih rusak parah, penuh lubang, dan pembangunan daerah praktis mandek. Serapan APBD pun tergolong rendah: hingga Agustus 2025 hanya 48 persen. Lebih memprihatinkan lagi, 38 persen di antaranya justru habis untuk belanja rutin, perjalanan dinas, dan acara seremonial. Sedangkan belanja modal pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat masih di bawah 10 persen.
Kondisi ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto S.Sos., M.Si., menilai kebijakan Pemkab Blitar sangat tidak berpihak pada rakyat.
“Daya beli masyarakat sedang turun, tapi pemerintah malah foya-foya bikin acara seremonial. Seperti tidak ada empati terhadap kesusahan rakyat. Apalagi masih tega minta-minta sponsor ke pengusaha, padahal ekonomi sedang lesu. Itu memalukan!” tegas Mujianto.
Kecaman serupa datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i. Ia menilai buruknya serapan anggaran bukan hanya karena kelalaian OPD, melainkan juga akibat kebijakan Bupati yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Banyak kepala OPD enggan melaksanakan APBD karena mutasi pejabat tak segera dijalankan. Selain itu, kebijakan Bupati tidak murni untuk rakyat. Semua pembangunan dihentikan, menunggu restu bos-bos tertentu. Bahkan usulan langsung dari masyarakat lewat pokok-pokok pikiran DPRD pun tidak diakomodir, padahal sama-sama untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Rifa’i.
Ia juga menyoroti inkonsistensi Surat Edaran (SE) Bupati terkait efisiensi anggaran. “Nyatanya, efisiensi hanya diberlakukan untuk OPD tertentu. Tapi untuk kegiatan hura-hura seremonial tetap jalan. Jadi jelas, ini bukan soal efisiensi, melainkan soal kepentingan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Blitar Khusna Lindarti yang juga Ketua Panitia Hari Jadi berdalih, seluruh biaya perayaan ditopang sponsor dari pengusaha. “Kami mengedarkan proposal kepada para pengusaha untuk mendukung kegiatan ini,” kilahnya.
Namun bagi banyak pihak, alasan itu justru makin menelanjangi wajah Pemkab Blitar. Di saat pemerintah seharusnya hadir memberi stimulus ekonomi lewat belanja modal, mereka malah sibuk mengemis dana ke pengusaha untuk pesta seremonial yang nyaris tak ada manfaat langsung bagi rakyat. (*)
