Selain langkah tersebut, Mahyeldi juga menegaskan pentingnya transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan. Menurutnya, Sumatera Barat memiliki potensi besar di sektor energi baru terbarukan, pertanian organik, dan ekowisata yang bisa menjadi motor pertumbuhan baru.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Ke depan, ekonomi hijau dan biru harus menjadi orientasi pembangunan kita,” ujarnya.
Sementara itu, data perekonomian Sumatera Barat menunjukkan ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Kota Padang tercatat sebagai penyumbang terbesar perekonomian dengan kontribusi 25,87 persen, diikuti Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%). Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian (21,76%) dan perdagangan (16,41%), di mana sebagian besar aktivitas didorong oleh UMKM.
Mahyeldi menilai, ke depan perlu ada diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan tidak bertumpu pada sektor tradisional semata.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menegaskan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita ingin setiap daerah memiliki peta jalan investasi yang konkret, sehingga target pertumbuhan 7,3 persen bukan hanya menjadi angka di atas kertas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, forum ini juga akan menghasilkan rencana aksi ekonomi yang selaras dengan RPJMN 2024–2029 dan program prioritas nasional.
Rakor Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 akan berlangsung hingga 23 Oktober 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, perguruan tinggi, BUMN, dan pelaku usaha daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat merumuskan langkah konkret untuk mempercepat investasi, menguatkan konektivitas ekonomi antarwilayah, dan meningkatkan daya saing Sumatera Barat.
(adpsb)
