Mjnews.id – Pemkab Asahan menindaklanjuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), yang menjadi instrumen pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah secara nasional.
Untuk itu, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Asahan Tahun 2025, Kamis (6/11/2025), di Aula Melati Kantor Bupati.
Acara dibuka oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, melalui pertemuan langsung di Aula Melati dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Pesan Wakil Bupati Asahan
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemutakhiran IKK dan penyusunan LPPD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen penting untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah secara objektif dan terukur.
Wakil Bupati menambahkan bahwa capaian kinerja LPPD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi, konsistensi, dan keakuratan data dalam setiap indikator yang disajikan.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, LPPD Kabupaten Asahan Tahun 2023 mencatat skor 3,2983 dengan kategori “Kinerja Sedang.” Pemerintah Kabupaten menargetkan peningkatan nilai tersebut menjadi kategori “Kinerja Tinggi” pada tahun 2025 melalui optimalisasi pemenuhan 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan dan 6 IKK Kinerja Makro Daerah.
Selain pemutakhiran indikator dan pembahasan teknis penyusunan LPPD, kegiatan ini juga memuat agenda penyelarasan kebijakan strategis daerah, termasuk paparan narasumber Kementerian Dalam Negeri mengenai langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2025.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap seluruh perangkat daerah mampu memahami secara komprehensif mekanisme penyusunan laporan kinerja yang akurat, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(isn)
