Dijelaskan, pemerintahan itu adalah bagian dari motor penggerak terhadap regulasi yang disusun, yang harapannya bisa evidence-based policy, maupun juga science-based policy.
“Kebijakan-kebijakannya berdasar pada fakta yang ada di lapangan, dan didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah empiris, valid, dan reliability,” ungkapnya.
Selanjutnya yakni strategi baru, dan tata kelola baru. Menurutnya, kebijakan tanpa strategi hanya selesai di kertas dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian muncul, teknologi baru yang applied, dan tepat guna.
“Jadi dalam konteks ini kita sebagai penggerak perubahan itu, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang sudah tersedia untuk memudahkan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pilar selanjutnya adalah kemitraan baru, dan model bisnis baru. Dijelaskan, dengan model bisnis baru, maka lahir kebijakan baru, hal ini sirkular, dan terus menerus.
“Ketika ini terjadi, maka yang dirasakan oleh masyarakat, kehadiran kita ini akan terasa sangat impactful, sangat berdampak bagi kebutuhan di masyarakat,” jelasnya.
Badowi menyampaikan dimensi branding strategis dalam konteks global, pertama inovasi kebijakan. Inovasi tersebut, lanjutnya, harus menunjukkan adanya terobosan dalam regulasi, tata kelola, atau cara kerja birokrasi yang sebelumnya kaku menjadi fleksibel.
Kedua, dalam konteks inovasi global adalah dampak sosial. Dalam konteks global, inovasi harus membuktikan bahwa ada kehidupan warga yang benar-benar berubah. Fokusnya bukan pada seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat (inklusivitas). Terakhir, yang menjadi perhatian adalah positioning global, dimana inovasi daerah harus diposisikan sebagai model percontohan dunia.
“Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan di Banyuwangi, inovasi yang dilakukan di Bantaeng, itu bisa dijadikan sebagai model percontohan di dunia. Bisa dipakai di Eropa, di Tiongkok, di Australia, dan selanjutnya. Jadi kita harus berpikir global, yang kita praktekkan di lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Innovation Practitioner Budi Chairuddin menyampaikan penilaian penghargaan ini mencakup empat kriteria utama yaitu inovasi, efektivitas, keberlanjutan kebijakan, dan signifikansi. Masing-masing kriteria mengevaluasi kontribusi dan dampak proyek pada isu publik.
Dalam hal ini, Budi memaparkan beberapa catatan penting dalam penulisan proposal. Pertama yakni, kebaruan yaitu keunikan gagasan, pendekatan baru, dan modifikasi inovasi yang ada. Kemudian, efektif capaian nyata dan solutif. Selanjutnya, bermanfaat (dampak) yaitu menyelesaikan masalah.
Kemudian, dapat ditransfer, dan inovasi dapat diadaptasi, oleh Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UPP) sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain. Terakhir, berkelanjutan yaitu keberlangsungan inovasi.
(*/eki)
