Mjnews.id – Di saat ruang fiskal daerah semakin menyempit dan pemerintah diminta cermat mengelola setiap rupiah anggaran, satu potensi pendapatan justru dipertanyakan.
Aktivitas galian C yang secara regulasi masuk kategori pajak atas perubahan bentuk muka bumi diduga belum sepenuhnya dilaporkan dan dibayarkan oleh salah satu perusahaan di Kabupaten Dharmasraya, yakni PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA).
Isu ini bukan sekadar soal administrasi pajak. Ia menyentuh jantung tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyangkut konsistensi penegakan aturan, dan berimplikasi langsung terhadap kapasitas pembiayaan pembangunan.
Target Ambisius, Realisasi Dipertanyakan
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi PAD sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Pajak dan retribusi daerah menjadi tulang punggung strategi tersebut.
Namun, sebagaimana lazim terjadi di banyak daerah, target kerap dipatok tinggi sementara realisasi belum selalu menyentuh angka maksimal.
Dalam konteks itu, sektor pajak mineral bukan logam dan batuan yang secara lokal dikenal sebagai galian C, seharusnya menjadi sumber penerimaan yang terukur.
Volume pengambilan material dapat dihitung. Aktivitasnya tampak di lapangan. Nilai jualnya memiliki standar pasar. Artinya, potensi pajaknya relatif bisa diproyeksikan.
Jika satu perusahaan melakukan pengambilan material dalam skala ribuan meter kubik per bulan, dengan tarif pajak sesuai ketentuan daerah, maka potensi setoran ke kas daerah bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun.
Angka tersebut belum termasuk kemungkinan retribusi lain seperti parkir alat berat, penerangan, atau pemanfaatan air tanah.
Bila kewajiban tersebut belum ditunaikan atau belum dilaporkan secara akurat, maka daerah berpotensi kehilangan sumber pendapatan yang nilainya tidak kecil terutama dalam situasi fiskal yang ketat.
