Bahkan pada laporan lapangan di Sumbar, tercatat puluhan ribu warga terdampak dan ribuan rumah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
“Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ucapnya.
Penanganan darurat saja tidak cukup, namun harus didukung dengan perencanaan yang matang, terstruktur, dan teruji. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah rencana kontingensi bencana, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi potensi bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Saya minta kepada bisa saling bekerja sama, agar dokumen yang disusun ini menjadi berkualitas dan dapat diimplementasikan,” harapnya.
Pentingnya penyusunan rencana kontingensi bencana
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar Drs. Barlius, MM mengatakan, dokumen rencana kontingensi (renkon) penting untuk disusun, khususnya di Provinsi Sumbar sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
“Karena wilayah kita mempunyai potensi bencana yang besar dan beragam, dengan ancaman bencana gempa, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.
“Dengan adanya dokumen rencana kontingensi bencana yang telah disusun bersama diharapkan apabila terjadi tanggap darurat bencana, maka seluruh komponen yang telah menandatangani komitmen dokumen rencana kontingensi akan mengerahakan sumber daya, logistik, dan peralatan dalam penanganan bencana yang terjadi,” kata Barlius.
Ia berharap dengan keterlibatan aktif unsur-unsur pentahelix kebencanaan dalam kegiatan tersebut, dapat dihasilkan output berupa pengorganisasian kebijakan dan strategi yang efektif, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.
“Jadi besar harapan saya kepada peserta dapat mengikuti secara serius dan berperan aktif dalam kegiatan ini, sehingga menghasilkan dokumen yang baik,” pungkasnya.
Selanjutnya Barlius berharap melalui kegiatan pelatihan tersebut berharap seluruh peserta dapat memahami konsep dan metodologi penyusunan rencana kontingensi bencana secara komprehensif, meningkatkan kapasitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta menghasilkan dokumen rencana kontingensi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan saat terjadi keadaan darurat.
Akhir sambutannya, Barlius menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pentahelix antara lain TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
(adpsb)
