Mjnews.id – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di berbagai wilayah.
Doni menegaskan, saat ini skema pembiayaan perbaikan infrastruktur masih bertumpu pada program R3P, yang difokuskan untuk penanganan pascabencana.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujar Doni, Minggu (3/5/2026) di Padang.
Namun, Doni mengingatkan bahwa persoalan jalan rusak sebenarnya sudah terjadi sebelum bencana melanda Sumatera Barat. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.
Doni mengakui masih banyak infrastruktur yang rusak bukan akibat bencana dan belum mendapatkan penanganan maksimal.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” ujarnya.
Doni menyebut, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya perbaikan.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
