Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.
Aspek aksesibilitas menuju Mentawai juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Mahyeldi mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar.
“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.
“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai. Program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.
“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” kata Sefdinon.
Investasi asing di Mentawai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan
Dalam rapat itu, Ketua Asosiasi Resort Mentawai turut menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan. Ia mengungkapkan hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.
Menurutnya, hal seperti ini mesti ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Termasuk dalam sisi eksploitasi lingkungan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.
Karena itu, asosiasi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.
“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya.
(adpsb)
