Mjnews.id – Delegasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Merah Putih yang berlangsung di Kota Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 10 hingga 11 Juni 2026.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPC APDESI Merah Putih Kota Sawahlunto, Jeri Rizal, SH.N.LP dan didampingi oleh Sekretaris DPC APDESI Merah Putih, Ferdinal serta Pengurus DPP APDESI Merah Putih dari Kota Sawahlunto, Sri Adianto dan satu peninjau Chairunnas, S.Ag,N.LP.
Kehadiran ini menjadi bukti komitmen organisasi dalam mengikuti arahan kebijakan nasional serta memperkuat sinergi antar pemerintahan desa se-Indonesia, termasuk Kota Sawahlunto.
Dalam pertemuan tingkat nasional ini, dibahas berbagai agenda strategis, antara lain evaluasi kinerja organisasi, penyusunan program kerja tahunan, pembahasan kebijakan pengelolaan Dana Desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Para peserta juga mendapatkan pemaparan langsung dari pimpinan pusat APDESI dan narasumber terkait kebijakan pemerintah pusat terbaru yang berdampak pada desa dan kelurahan.
Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih, Johan Aripin Muba menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa melalui penguatan sektor pertanian dan peluncuran program ekonomi baru.
“Kami bergerak dari sektor swasta, menggunakan dana pribadi dan kelompok untuk membantu para petani di masing-masing desa guna menyukseskan ketahanan pangan,” kata Johan Aripin Muba pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apdesi Merah Putih di Kota Serang, Rabu 10 Juni 2026.
Langkah konkret tersebut diawali dengan peluncuran Utility Coin untuk keluarga desa dalam rakernas tersebut, yang digelar khusus untuk menyatukan visi seluruh desa di Indonesia dalam menyukseskan program pangan nasional.
Johan memaparkan bahwa setelah konsolidasi dalam Rakernas itu, pihaknya akan mulai turun ke lapangan pada Juli 2026 untuk melakukan sosialisasi gerakan ekonomi berbasis desa.
“Program penguatan ini ditargetkan mampu menyasar 75.266 desa di seluruh Indonesia,” katanya.
Pada fase awal tahun 2026, implementasi program ketahanan pangan dan ekonomi ini akan difokuskan pada 10 provinsi prioritas, yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa ditambah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jambi, dan Sumatra Selatan.
“Selain memperkuat ketahanan pangan, sasaran utama dari gerakan ini adalah mewujudkan kemandirian fiskal di tingkat perdesaan,” ujar dia.
