Mjnews.id – Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) di Kota Blitar membentuk Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar. Forum tersebut muncul secara spontan sebagai respons terhadap dinamika yang terjadi di tubuh KONI Kota Blitar.
Pertemuan digelar di Cafe ODV Reborn, Selasa (8/9/2026). Forum ini digagas oleh M. Trijanto.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus cabor menyatakan akan menyampaikan sikap bersama terkait kondisi KONI Kota Blitar kepada KONI Jawa Timur dan sejumlah pihak terkait.
M. Trijanto menilai terdapat persoalan yang perlu segera dievaluasi, terutama menyangkut pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Blitar.
Menurutnya, SK Plt seharusnya menjadi pijakan untuk menjalankan tahapan organisasi hingga terlaksananya Musorkotlub.
“Di SK Plt itu yang harus menjadi fokus adalah Musorkotlub. Kami mendorong agar Plt konsisten menjalankan mandat tersebut,” ujar Trijanto.
Forum juga menyoroti aksi yang berlangsung pada 7 September 2026. Menurut Trijanto, aksi tersebut justru berpotensi memperkeruh persoalan karena Plt Ketua KONI Kota Blitar juga merupakan Wakil Wali Kota Blitar.
“Antara Plt Ketua KONI dengan wali kota ini satu rumpun eksekutif. Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, tanpa langkah-langkah yang kontraproduktif,” katanya.
Desak KONI Jatim Evaluasi Plt
Forum meminta KONI Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika KONI Kota Blitar, khususnya tindakan Plt Ketua Umum dalam peristiwa 7 September 2026.
Evaluasi tersebut diminta mengacu pada AD/ART, peraturan organisasi KONI serta prinsip kepatutan. Jika ditemukan pelanggaran, forum meminta agar peninjauan ulang atau pembekuan sementara SK Plt dipertimbangkan.
Selain itu, forum meminta audit internal terhadap penggunaan nama, atribut, dan sumber daya kelembagaan KONI Kota Blitar dalam aksi tersebut.
Forum juga meminta KONI Jawa Timur memperkuat supervisi terhadap pembinaan olahraga Kota Blitar agar konflik organisasi tidak berdampak terhadap atlet dan cabor yang tengah mempersiapkan berbagai kejuaraan.
Poin lainnya adalah meminta penegasan tertulis mengenai batas kewenangan Plt Ketua Umum dalam menandatangani dokumen pencairan dana hibah.
Forum juga mendesak agar Musorkotlub KONI Kota Blitar dilaksanakan tepat waktu, demokratis, transparan, serta bebas intervensi kepentingan tertentu.
Soroti Anggaran Cabor Belum Cair
Persoalan anggaran menjadi salah satu perhatian utama forum.
Trijanto menyebut hingga September 2026, cabor belum menerima pencairan dana pembinaan.
“Yang rugi ini adalah cabor-cabor yang ada. Ketika ketua umum terpilih, sampai sekarang bulan September belum ada pencairan dana serupiah pun bagi cabor,” ujarnya.
Menurut Trijanto, kehati-hatian pemerintah dalam mencairkan dana hibah dapat dipahami. Namun, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi agar tidak mengorbankan atlet.
Forum berencana berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai mekanisme pencairan anggaran tersebut.
“Anggaran itu uang yang diambil dari pajak rakyat. Itu bukan uang wali kota atau bukan uang Plt. Ini uang untuk atlet. Harus secepat mungkin diselesaikan,” tegasnya.
Persoalkan Potensi Konflik Kepentingan
Trijanto juga menyoroti posisi Wakil Wali Kota Blitar yang sekaligus menjadi Plt Ketua KONI Kota Blitar.
Menurutnya, meskipun tidak ada larangan secara langsung, rangkap posisi tersebut dinilai kurang tepat dari sisi etika dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Memang tidak ada larangan wakil wali kota menjadi Plt, tetapi secara etika dan moral kurang tepat karena rawan terjadi konflik kepentingan. Kejadian kemarin semakin menguatkan potensi itu,” katanya.
Ia berharap ke depan Ketua KONI Kota Blitar berasal dari kalangan olahraga dan mampu menjaga independensi organisasi.
“Harapan kita, ke depan yang menjadi ketua KONI benar-benar dari cabor dan tidak terjadi konflik kepentingan seperti ini,” ujarnya.
Pertemuan Spontan, Diikuti Belasan Cabor
Trijanto menegaskan pertemuan di Cafe ODV Reborn bukan merupakan agenda resmi seluruh cabor Kota Blitar.
Pertemuan tersebut merupakan diskusi spontan yang diikuti sekitar 14 cabor.
“Kawan-kawan yang datang hari ini adalah diskusi komunitas. Kebetulan mereka tidak hadir pada aksi kemarin,” jelasnya.
Ia mengatakan forum tidak mempersoalkan hak setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi dalam negara demokrasi. Namun, pihaknya menyayangkan langkah yang dilakukan Plt KONI karena dinilai tidak menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang konstruktif.
“Demokrasi sah-sah saja. Tetapi kami menyayangkan mengapa satu rumpun eksekutif antara wali kota dan wakil wali kota yang menjadi Plt KONI justru menghasilkan langkah seperti kemarin. Ini menjadi anomali yang perlu dipertanyakan,” pungkas Trijanto.
Forum selanjutnya akan menuangkan sikap tersebut secara tertulis dan melaporkannya kepada KONI Jawa Timur. Mereka juga mendorong agar Musorkotlub segera digelar sehingga persoalan kepengurusan KONI Kota Blitar tidak berlarut-larut dan tidak kembali menghambat pembinaan atlet. (*)
