Mjnews.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy dan Bupati Solok, Jon Firman Pandu.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan cepat. Wapres menekankan sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat terdampak mesti terpenuhi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pencarian korban yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
Wapres juga meminta pemerintah daerah mendata masyarakat terdampak yang memiliki cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara. Pendataan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan, sehingga beban ekonomi warga tidak semakin berat di tengah proses pemulihan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ucap Wapres
Selain kebutuhan dasar, Wapres menekankan percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar maupun nasional, khususnya komoditas padi dan bawang. Karena itu, pemulihan lahan pertanian perlu menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana agar aktivitas produksi masyarakat dapat kembali berjalan.
Wapres juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Wapres turut menekankan pentingnya ketersediaan air bersih guna mencegah munculnya penyakit pascabencana. Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa ke depan, pemerintah didorong mempercepat langkah mitigasi jangka panjang berupa normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Wapres meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam maupun kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Wapres juga mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatannya dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas ekonominya tanpa meningkatkan risiko terdampak bencana serupa.
