Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinkronisasi program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 pada Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Mahyeldi mengatakan, pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu membutuhkan kerja sama yang terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari manfaat pembangunan bagi masyarakat, pulihnya pelayanan publik, serta kemampuan infrastruktur dalam mengurangi risiko bencana.
Menurutnya, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, dan kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun juga perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, termasuk akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak bukan cuman hasil,” tegas Gubernur Mahyeldi
Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai serta satuan kerja kementerian/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan yang tersedia dengan kebutuhan lapangan. Kebutuhan yang belum tertampung pada 2026 harus tetap didata untuk menjadi bahan perencanaan berikutnya, sedangkan potensi hambatan perlu dibahas bersama dengan alternatif penyelesaian yang jelas.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan tapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ucapnya
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan. Untuk perencanaan 2027, kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan harus diperhatikan sejak awal. Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga perlu dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih.
Mahyeldi berharap rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan 2026, prioritas kebutuhan 2027, serta langkah penyelesaian berbagai kendala. Setiap kesepakatan perlu memiliki penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut agar proses pemulihan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
