Mjnews.id – Lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta jajaran terkait mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi daerah rawan bencana di Meervon Sawahlunto, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan yang digelar untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mitigasi bencana tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah.
Dalam kegiatan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto memaparkan hasil survei dan pemetaan terhadap sejumlah faktor yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.
Hasil pemetaan menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenali sumber kerawanan sekaligus menentukan langkah mitigasi sebelum bencana terjadi.
BPBD mencatat sedikitnya empat faktor utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, terganggunya daerah resapan air akibat penebangan pohon yang berfungsi menahan tanah di kawasan lereng.
Kedua, masih terdapat riol jalan yang belum tersedia atau tidak berfungsi. Ketiga, kapasitas riol yang belum maksimal dalam menampung limpasan air hujan berpotensi menyebabkan air meluap ke badan jalan. Keempat, masih ditemukan rumah warga yang belum dilengkapi talang air.
Temuan tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti karena berkaitan langsung dengan kemampuan lingkungan dan infrastruktur dalam mengendalikan limpasan air serta menjaga kestabilan tanah.
Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait menindaklanjuti hasil pemetaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah desa dan kelurahan juga didorong mengambil langkah mitigasi di wilayah masing-masing, khususnya terhadap empat faktor yang telah diidentifikasi BPBD. Upaya tersebut dinilai penting agar potensi risiko dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana.
Selain itu, tujuh Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah aktif di Kota Sawahlunto diminta memberi perhatian khusus terhadap hasil pemetaan dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Koordinasi antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta kelompok siaga bencana diharapkan tidak berhenti pada pemetaan. Hasil identifikasi kerawanan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, mulai dari pembenahan drainase, penguatan fungsi daerah resapan, hingga peningkatan kesiapsiagaan warga.
Dengan langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian serta dampak yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor di Kota Sawahlunto.
(Uni)
