Mjnews.id – Bupati Benny Dwifa Yuswir melantik dan mengukuhkan sebanyak 68 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Kamis (12/11/2026).
Pelantikan, pengukuhan, pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, pejabat fungsional, serta pengangkatan CPNS menjadi PNS tersebut berlangsung di Balairung Lansek Manih, Kantor Bupati Sijunjung.
Hadir kesempatan itu, anggota DPRD Sijunjung Ramrel, Sekretaris Daerah Jaheri, Ketua TP PKK Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, para asisten, staf ahli, kepala OPD, dan camat.
Dalam arahannya, Bupati Benny menegaskan bahwa jabatan bukanlah hadiah ataupun hasil kedekatan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan yang diamanahkan kepada saudara bukanlah hadiah ataupun karena kedekatan. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, integritas, dan profesionalisme,” jelas Bupati.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik maupun dikukuhkan agar bekerja lebih kreatif, inovatif, dan tidak terjebak dalam pola kerja konvensional. Menurutnya, tantangan fiskal daerah serta keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat harus dijawab dengan terobosan dan solusi nyata, bukan menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Di tengah kondisi fiskal daerah dan keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran ASN generasi baru, termasuk CPNS dan PPPK yang dinilai lebih akrab dengan teknologi digital, diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital dan meningkatkan efektivitas kinerja setiap perangkat daerah.
Benny menjelaskan, penerapan sistem merit menjadi salah satu instrumen penting dalam penataan birokrasi di Kabupaten Sijunjung.
“Melalui penerapan sistem merit, penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Tidak ada lagi ruang bagi subjektivitas maupun faktor kedekatan,” tegas Benny.
Ia juga memastikan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi akan terus dilakukan.
“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Evaluasi akan terus kita lakukan agar setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat dan roda pemerintahan berjalan optimal,” katanya.
